Prancis dan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Republik Prancis

Keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Keanggotaan	Anggota penuh
Sejak	1945 (1945) (sebagai Republik Sementara) 1946 (sebagai Republik Keempat 1958 (sebagai Republik Kelima)
Kursi DK PBB	Permanen
Duta Besar	François Delattre

Prancis
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Prancis
Undang-Undang Dasar Republik Kelima Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara
Eksekutif Presiden (daftar) Emmanuel Macron (LREM) Perdana Menteri (daftar) Jean Castex (LREM) Pemerintah Castex
Legislatif Majelis Nasional: Keanggotaan Presiden: Richard Ferrand Senat Presiden: Gérard Larcher Kongres Parlemen Prancis
Yudikatif Dewan Konstitusi Dewan Negara Mahkamah Kasasi Mahkamah Audit Cour de Justice de la République
Pembagian administratif Region Region metropolitan Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne-Franche-Comté Bretagne Centre-Val de Loire Corse Grand Est Hauts-de-France Île-de-France Normandie Nouvelle-Aquitaine Occitanie Pays de la Loire Provence-Alpes-Côte d'Azur Region seberang laut Guyana Prancis Guadeloupe Martinique Mayotte Réunion Negara seberang laut Polinesia Prancis Departemen
Pemilihan umum Referendum Presiden Legislatif Senat Kota Partai politik
Hubungan luar negeri Afrika Amerika Asia Prancis dan PBB Aliansi luar negeri Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis Politik Uni Eropa
Topik terkait Hak asasi manusia Skandal politik
Portal Prancis Negara lainnya Atlas
l b s

Republik Prancis adalah seorang anggota carter dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan salah satu lima anggota permanen dari Dewan Keamanan PBB. Negara tersebut aslinya bergabung dengan PBB sebagai Pemerintahan Sementara Republik Prancis (PSRP) sebelum digantikan oleh Republik Prancis Keempat pada 1946, tetapi setelah serangkaian krisis, Republik Prancis Keempat runtuh. Sebuah referendum konstitusional diadakan pada 28 September 1958; 82.6% menyepakati konstitusi untuk Republik Prancis Kelima. Republik Prancis Kelima menggantikan kursi bekas Republik Keempat, termasuk keanggotaan permanennya pada Dewan Keamanan di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Hak veto dalam Dewan Keamanan PBB

Prancis telah memakai hak vetonya, memveto 18 resolusi dari 1949 sampai 2007, berbanding dengan 82 oleh Amerika Serikat dan 123 oleh Uni Soviet dan Rusia, 32 oleh Inggris, dan 6 oleh China.^[1] Prancis memakai hak vetonya bersama dengan Britania Raya, untuk memveto sebuah resolusi untuk menyelesaikan Krisis Suez pada 1956. Prancis juga memakai hak veto pada 1976 pada pertanyaan kemerdekaan Komoro, saat pulau Mayotte berada di bawah kekuasaan Prancis karena pilihan masyarakat lokal. Pada 2002, Prancis memakai hak veto pada Resolusi 1441 terhadap perang Irak tahun 2003.

Berikut ini adalah seluruh pemakaian hak veto oleh Prancis^[2]

• 26 Juni 1946: Pertanyaan Spanyol
• 25 Agustus 1947: Pertanyaan Indonesia
• 30 Oktober 1956 (dua kali): Pertanyaan Palestina: Langkah-Langkah untuk Penindakan Aksi Militer Israel di Mesir
• 30 Oktober 1974: Afrika Selatan (Perwakilan di PBB)
• 6 Juni 1975: Pertanyaan Namibia
• 6 Februari 1976: Persengketaan antara Komoro dan Prancis terhadap Mayotte
• 19 Oktober 1976: Keadaan di Namibia
• 31 Oktober 1977 (tiga kali): Keadaan di Afrika Selatan
• 20 April 1981 (empat kali) : Pertanyaan Namibia
• 21 April 1986 : Komplain Libya terhadap Serangan AS
• 11 Januari 1989 : Komplain Libya terhadap Penjatuhan Pesawat AS
• 23 Desember 1989 : Keadaan di Panama

Serba-serbi

• Bahasa Prancis adalah salah satu dari dua bahasa kerja dari Sekretariat PBB, yang lainnya adalah bahasa Inggris.^[3]
• Prancis mengkontribusikan 4.86% dari biaya reguler PBB tahun 2014/15.^[4]

Lihat pula

• Claude de Kemoularia
• Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
• Gérard Araud
• François Delattre

Referensi